Di ruang publik, sering beredar pernyataan sederhana namun menggugah: dalam perkara perdata, 51% bukti sudah cukup untuk menang. Tapi dalam perkara pidana, bahkan 99% bukti belum tentu cukup.
Kalimat ini terdengar provokatif. Bahkan bagi sebagian orang, terasa tidak masuk akal. Namun di balik itu, tersimpan satu realitas penting: hukum tidak bekerja dengan logika angka, melainkan dengan standar keyakinan.
Dalam perkara perdata, sengketa pada dasarnya adalah soal kepentingan antar individu atau badan hukum. Siapa yang lebih mampu meyakinkan hakim, dialah yang menang. Prinsip ini dikenal sebagai preponderance of evidence—di mana bukti yang “lebih berat” atau lebih meyakinkan sudah cukup untuk memenangkan perkara.
Artinya, tidak perlu kepastian absolut. Tidak perlu kebenaran tanpa celah. Cukup dengan menunjukkan bahwa versi kita lebih masuk akal dibanding lawan, maka kemenangan bisa diraih. Di sinilah analogi “51%” sering digunakan: bukan sebagai angka hukum, tetapi sebagai gambaran bahwa sedikit keunggulan saja bisa menentukan hasil.
Namun, logika itu runtuh total ketika kita masuk ke ranah pidana.
Dalam perkara pidana, yang dipertaruhkan bukan sekadar hak atau harta, tetapi kebebasan, kehormatan, bahkan nyawa seseorang. Negara hadir dengan kekuasaan penuh untuk menghukum. Karena itu, standar pembuktiannya pun jauh lebih ketat: beyond a reasonable doubt—tanpa keraguan yang wajar.
Di titik ini, hukum berubah wajah. Ia tidak lagi mencari siapa yang “lebih benar”, tetapi siapa yang benar tanpa keraguan.
Inilah mengapa analogi “99% bukti belum tentu cukup” menjadi relevan—meski tidak literal. Sebab dalam praktik, satu keraguan kecil yang masuk akal saja sudah cukup untuk menggugurkan keyakinan hakim. Dan ketika keraguan itu ada, hukum pidana memilih untuk membebaskan, bukan menghukum.
Prinsip ini dikenal sebagai in dubio pro reo—dalam keraguan, putuskan untuk terdakwa.
Bagi sebagian orang, ini terasa tidak adil. Bagaimana mungkin seseorang yang “hampir pasti bersalah” justru bebas? Namun di sinilah letak filosofi terdalam hukum pidana: lebih baik membebaskan seratus orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.
Hukum pidana tidak dibangun untuk memuaskan rasa marah publik. Ia dibangun untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan kekuasaan.
Di era digital hari ini, ketika opini publik sering lebih cepat menjatuhkan vonis dibanding pengadilan, memahami perbedaan ini menjadi sangat penting. Tidak semua yang terlihat “jelas” di mata publik bisa memenuhi standar pembuktian di pengadilan.
Dan mungkin, di situlah kita perlu berhenti sejenak.
Bahwa hukum bukan soal siapa yang paling keras berbicara, atau siapa yang paling banyak didukung. Hukum adalah tentang kehati-hatian, tentang batas, dan tentang satu hal yang sering kita lupakan: keraguan.
Karena pada akhirnya, keadilan bukan lahir dari angka.
Melainkan dari keyakinan yang tidak menyisakan keraguan.
Editor: Meijieli Gulo
