Aceh Tenggara– Pemkab Aceh Tenggara gerak cepat menertibkan gedung sarang walet. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP menggandeng PAD dan DLH untuk operasi pengawasan izin usaha
Langkah ini diambil setelah data Online Single Submission (OSS) mencatat baru 7 gedung walet yang terdaftar resmi.
3 Instansi, 1 tujuan, tertib dan taat aturan, Dinas DPMPTSP jadi leading sektor perizinan. Pastikan semua gedung punya NIB dan izin usaha lewat OSS yang izin manual wajib di migrasi.
PAD Agara, akan verifikasi potensi Pajak Sarang Burung Walet (PSBW), kontribusi PAD jelas, yang nunggak pajak akan didata ulang.
DLH, cek aspek lingkungan, pastikan limbah bau, suara, dan sanitasi gedung sesuai baku mutu dan cegah konflik dengan warga sekitar.
“Penertiban ini bukan untuk menyulitkan. Tapi biar usaha walet di Agara legal, aman, dan tidak merugikan daerah maupun masyarakat,” ujar Kadis DPMPTSP kepada Buanapost.com, Senin (8/6/2026).
Sanksi Menanti Yang Bandel
Kadis DPMPTSP menegaskan, gedung yang tidak mengurus izin atau menolak migrasi ke OSS akan ditindak sesuai Perda. Sanksinya mulai dari teguran tertulis, denda administratif, sampai pencabutan izin dan penutupan sementara.
